Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan pengurangan defisit anggaran. Namun, kenaikan PPN juga berpotensi membawa dampak luas bagi masyarakat, terutama mereka yang belum memahami konsekuensi kebijakan tersebut.

Minimnya Pemahaman Masyarakat 

Hasil pengamatan di Pasar Bertais, Lombok, menunjukkan bahwa sebagian pedagang kecil belum memahami dampak langsung kenaikan PPN terhadap harga barang. Pedagang sembako, Ani, misalnya, mengatakan bahwa ia hanya tahu harga barang cenderung naik tetapi belum mengerti bahwa kenaikan tersebut berkaitan dengan PPN.

“Sejauh ini kami hanya mengikuti harga dari distributor, tidak tahu apakah itu karena pajak atau hal lain,” katanya.

Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut dari pemerintah tentang dampak kebijakan pajak terhadap masyarakat umum.

Dampak Kenaikan PPN

  1. Harga Barang Meningkat: Kenaikan tarif PPN langsung memengaruhi harga barang dan jasa. Hal ini dapat menekan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
  2. UMKM Rentan Terkena Dampak: Usaha mikro, kecil, dan menengah mungkin kesulitan menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pelanggan.
  3. Risiko Inflasi: Peningkatan harga barang kebutuhan pokok berpotensi memicu inflasi, yang akan memengaruhi seluruh lapisan masyarakat.

Peran Edukasi dalam Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan kenaikan PPN dan bagaimana mereka dapat mengantisipasinya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan menyediakan langkah mitigasi, seperti bantuan sosial, agar dampak kebijakan tidak terlalu membebani masyarakat kecil.

Sebagai masyarakat, memahami kebijakan ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi dampaknya. Pemerintah pun perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan transparan untuk mendukung stabilitas ekonomi.