![](https://infolombok.id/wp-content/uploads/2021/12/adv-infolombokid-header.jpg")
Lombok Tengah, infolombok.id – Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak desa seakan berlomba-lomba menjadi desa wisata. Bila sebelumnya pembangunan desa lebih fokus kepada infrastruktur fisik yang menunjang konektivitas antardesa, kini pemerintah mulai menggaungkan pembangunan desa yang memberikan keuntungan berkelanjutan baik untuk desa maupun masyarakatnya sendiri.
Membangun desa wisata tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah dengan biaya yang tidak sedikit. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk tahun 2019 ini, diperkirakan dana desa akan mengalami kenaikan menjadi Rp 75 triliun hingga Rp 80 triliun. Besarnya dana desa ternyata tidak ada anggaran khusus yang disediakan Pemkab Lombok Tengah untuk desa wisata. “Tidak ada anggaran khusus. Dana pariwisata tahun 2019 sebesar 4.9 M dan bukan untuk dana desa wisata saja,” ungkap Irman, Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sabtu (2/2).
Meskipun tidak dianggarkan secara khusus, Kabid Ekonomi Bappeda Lombok Tengah mengatakan, anggaran untuk desa wisata masuk dari berbagai bidang. ”Tidak ansip Dispar yang biayai, PUPR dan BPMD disana juga terlibat serta di keroyok oleh OPD yang lain,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Tengah, Ida Wahyuni, mengatakan tidak semua desa bisa dikembangkan sebagai desa wisata. Menjadi desa wisata harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standar tersebut meliputi beberapa aspek seperti, daya tarik obyek wisata, serta kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat tersebut. “Kami tidak asal comot desa ini bisa menjadi desa wisata. Terlebih dahulu kita identifikasi dan melihat potensinya,” jelasnya.
Ida juga mengatakan, back practise pengembangan desa wisata sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak khususnya masyarakat di desa tersebut. “Tentunya kita tidak bisa bergerak tanpa ada masyarakat dan pemuda disana. Yang terpenting saat ini adalah masyarakat mau bergerak untuk membangun desa mereka menjadi desa wisata,” ungkapnya.
