Peluang Kerja Terbuka, Warga NTB Ramai Menjadi PMI

Mataram  ̶ Nusa Tenggara Barat (NTB) mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah besar dalam lima tahun terakhir. Faktor ekonomi, latar belakang pendidikan, dan terbukanya lapangan pekerjaan menyebabkan tingginya animo masyarakat NTB ingin kerja ke luar negeri.

Berdasarkan sumber data Penempatan PMI dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, NTB menempati posisi keempat di Indonesia dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan penyumbang PMI terbanyak di Indonesia dengan jumlah akumulasi data PMI sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 (per Mei) Provinsi NTB menyalurkan PMI  berturut-turut sejumlah, 2.326, 22.792, 34.501, 31.031, dan 14.025 pekerja.  

“Jika dibandingkan sama jumlah penduduk dengan Provinsi Jawa tadi, kita nomor satu,” tutur Moh. Anang Yusran selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB (13/06).

Pada dasarnya, faktor ekonomi menjadi alasan utama tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. PMI mendapatkan penghasilan dengan nilai tukar mata uang berbeda, sehingga pemasukan lebih tinggi.

“Jadi sebenarnya tugas kami di daerah bukan hanya memprioritaskan penempatan PMI ke luar negeri tetapi juga bagaimana memaksimalkan penempatan tenaga kerja dalam negeri atau yang bisa kita katakan Angkatan Kerja Lokal (AKL) semisal ada informasi lowongan kerja yang dibuka di provinsi NTB nih (dalam negeri), serta syarat-syarat pendaftaran  yang saya crosscheck juga salah satunya syarat pendaftaran nya  minimal latar pendidikan SMK/SMA atau Sarjana (S1) dan formasi yang dibuka oleh dunia usaha atau dunia industri ini tidak sebanding dengan jumlah kuota Angkatan Kerja yang ada di dalam wilayah NTB. Sedangkan untuk penempatan CPMI di luar negeri dapat kita katakan dalam hal ini secara gaji yang lebih besar lalu syarat-syarat yang tidak signifikan dalam hal contoh sektor Formal (Plantation Worker atau buruh sawit) dalam jabatan ini syarat pendidikan minimal SD dan tidak harus dibebankan memiliki kualifikasi skill khusus lalu kedua ada sektor jabatan non formal (house maid) pembantu rumah tangga misalnya, dan kuota atau formasi yang dibuka dalam dua sektor jabatan pekerjaan ini sangat besar. Sehingga  hal ini lah yang menyebabkan masyarakat NTB kita lebih pilih ke luar negeri,” ungkap Pradiptha Himawan Putra, SH., MH sebagai Pengantar Kerja Ahli Pertama Disnakertrans NTB (13/06).

Selain itu, Disnakertrrans memberikan informasi kepada seluruh masyarakat NTB agar menjadi CPMI/PMI yang prosedural. Jangan pernah percaya kepada informasi-informasi yang diberikan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab atau tidak sama sekali memiliki kewenangan dalam menempatan PMI.

Jika ada masyarakat yang merasa bingung atau tidak mengetahui alur proses penempatan CPMI dapat mengubungi Disnaker Kab/Kota setempat atau Provinsi atau bisa dapat menghubungi Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk mendapatkan  informasi yang akurat dan resmi.

Kemudian, Disnakertrans menghimbau kepada pahlawan-pahlawan devisa yang berada di Negeri Jiran, untuk memahami pentingnya literasi keuangan atau manajemen keuangan PMI.

“Literasi keuangan PMI adalah tingkat pemahaman dan kemampuan individu PMI dalam mengelola keuangan mereka dengan baik, termasuk pengetahuan tentang perencanaan keuangan, pengelolaan utang, investasi, dan perlindungan dari penipuan finansial. Literasi keuangan yang baik memungkinkan PMI untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, meningkatkan kesejahteraan finansial mereka, dan mencapai tujuan keuangan. Baik selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia. Jadi tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan konsumtif sesaat saja,” jelasnya.

Sementara itu, proses rekrutmen juga tidak saya lihat tidak terlalu membebankan para calon pekerja migran. Pekerja hanya perlu membuktikan sertifikat kompetensi dari BNSP itupun hanya untuk jabatan skill profesional tertentu saja seperti, driver, barista, konstruksi, tata cara menggunakan alat berat, chef, pabrik, dan lain sebagainy. Di satu sisi, hal yang terpenting adalah kemampuan dalam berbahasa asing sesuai dengan negara penempatannya.

PMI mendapatkan sertfikat kompetensi dari rangkaian pelatihan yang membutuhkan waktu berkisar 3-6 bulan tergantung dari segi kemampuan yang dimiliki oleh CPMI dimaksud serta biaya pelatihan ini bervariasi tergantung sektor jabatan apa saja yang akan dilatih barulah para CPMI ini akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertfikat BNSP sesuai dengan jabatan pekerjaan dilatih.

Adapun hambatan atau tantangan yang dihadapi salah satunya, rendahnya jumlah lowongan pekerjaan di NTB dan syarat-syarat pendaftar  yang lumayan kompleks juga salah satu faktor mempengaruhi minat masyarakat.

Perusahaa-perusahaan dalam negeri membuka formasi penerimaan yang tidak sebanding dengan jumlah pelamar. Alhasil, pencari kerja yang tersingkir mencari peluang lain salah satunya peluang kerja luar negeri.

Di samping itu, Disnakertrans menyatakan bahwa negara dengan penempatan tertinggi adalah Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Akan tetapi, terdapat perbedaan negara tujuan antara masyarakat Pulau Lombok dan Sumbawa. Pulau Sumbawa lebih menyasar negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi.

Dalam menanggulangi tingginya PMI NTB, Pradiptha menuturkan bahwa Disnakertrans sedang menyusun program untuk meningkatkan skill kompetensi SDM (sumber daya manusia) melalui pendidikan, termasuk pelatihan vokasi yang disebut sebagai Skill Center.

Lalu yang kedua ada pembiayaan CPMI melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan melibatkan Beberapa Lembaga Perbankan di Wilayah Provinsi NTB ini salah satu program yang dapat meringankan beban biaya masyarakat NTB untuk dapat bekerja ke luar negeri.

Selanjutnya, ia menyampaikan pentingnya memetakan potensi  di desa. Masyarakat dapat mengolah potensi tersebut agar berdaya guna, sehingga membuka peluang kerja.

“Jadi kita harus bisa bagaimana caranya potensi yang ada di alam desa itu dilakukan pengolahan oleh SDM yang ada di sana gitu,” pungkasnya.

Ini juga salah satu menjadi pendorong meningkatkan pengelolaan ekonomi kreatif kepada masyarkat dan dampaknya akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT).